PADANG PARIAMAN | Polemik pembatalan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Padang Pariaman yang semula dijadwalkan pada 10–12 Juli 2025 di Nagari Ketaping, menyisakan dinamika yang kompleks namun juga inspiratif. Di balik keputusan pembatalan yang diambil Bupati John Kenedy Azis demi efisiensi anggaran, muncul gerakan swadaya dari masyarakat nagari, dan manuver politik bernada damai dari mantan anggota DPRD Sumbar, Wali Feri (Tri Suryadi).
Efisiensi Anggaran dan Pembatalan Kegiatan
Bupati John Kenedy Azis membatalkan kegiatan PKD dengan alasan penghematan anggaran, sejalan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi penggunaan APBD. Anggaran kegiatan yang mencapai Rp240 Juta dinilai tidak seimbang dengan kondisi daerah yang sedang dalam masa pemulihan pascabencana.
Selain alasan anggaran, pembatalan juga mempertimbangkan keadilan bagi 103 nagari lain yang tidak menerima alokasi kegiatan serupa. Sang Bupati juga mengakui adanya miskomunikasi antara Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan pimpinan daerah, yang menyebabkan perencanaan kegiatan tidak matang secara teknis maupun administratif.
Transformasi Jadi Festival Mandiri Nagari Ketaping
Tak tinggal diam, masyarakat Nagari Ketaping di bawah kepemimpinan Datuak Rajo Sampono mengambil inisiatif untuk tetap melaksanakan kegiatan budaya secara mandiri. Mereka mengubah kegiatan menjadi Pekan Kebudayaan Nagari Ketaping, dibiayai melalui sponsor, donatur, dan swadaya warga.
Melihat semangat partisipatif warga, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akhirnya memberi dukungan moral terhadap kegiatan ini. Model swadaya ini bahkan dianggap sebagai contoh pemberdayaan nagari yang patut diapresiasi dan ditiru.
Apresiasi dan Kritik dari Wali Feri
Mantan Anggota DPRD Sumbar, Wali Feri (Tri Suryadi), memberikan apresiasi tinggi terhadap masyarakat Ketaping yang mampu menyelenggarakan festival budaya secara swadaya. Menurutnya, kegiatan tersebut berhasil membangkitkan gairah budaya lokal dan melibatkan perantau secara aktif.
Namun, Feri juga menyoroti pernyataan Datuak Rajo Sampono dalam pidatonya yang dianggapnya provokatif dan berpotensi memecah belah. Ia mengingatkan bahwa sebagai tokoh adat, Datuak semestinya menjadi perekat dan pendingin suasana, bukan memanaskan tensi publik.
Fokus pada Pembangunan Mendesak
Feri menekankan bahwa perhatian masyarakat dan pemerintah seharusnya tidak terpecah pada isu budaya semata. Ia mengingatkan bahwa Padang Pariaman sedang menghadapi persoalan mendesak seperti pemulihan pascabencana, penanganan banjir, normalisasi Batang Anai, dan perbaikan jembatan rusak di Kuliek, Sikabu, dan Lubuak Aluang.
“Jangan sampai energi masyarakat habis untuk polemik. Kita harus fokus membangun daerah,” tegasnya.
Ajakan Mediasi dan Model Pembiayaan Baru
Sebagai solusi atas konflik yang muncul, Wali Feri mengajak semua pihak—pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat—untuk duduk bersama menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator antara Bupati dan Datuak Rajo Sampono.
Selain itu, Feri mendorong nagari lain meniru model pembiayaan Festival Sintuak Toboh Gadang yang murni berbasis swadaya masyarakat, sponsor, dan dana nagari tanpa campur tangan APBD.
Pentingnya Etika Politik dan Kritik Proporsional
Dalam pernyataannya, Feri juga menyinggung pentingnya menjaga etika dalam berpolitik. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah sah-sah saja, namun harus disampaikan dengan bijak, proporsional, dan tetap menghormati simbol daerah.
“Kritik itu penting, tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kritik justru menimbulkan perpecahan,” ujarnya.
Peran Strategis Perantau dan Peta Politik 2025
Feri juga menyoroti peran penting perantau, khususnya dari Pekanbaru, yang secara konsisten mendukung pembangunan daerah, baik dalam bentuk materiil maupun partisipasi kegiatan budaya. Dukungan mereka terhadap kegiatan nagari dan figur seperti Wali Feri menunjukkan potensi besar kolaborasi lintas wilayah.
Dalam konteks politik, momen ini turut memperkuat citra Wali Feri sebagai tokoh pemersatu. Dukungan dari empat partai pengusung serta hasil survei elektabilitas terbaru menunjukkan peluang besar baginya dalam Pilkada Padang Pariaman 2025.
Penutup: Saatnya Bersatu dan Bergerak Maju
Polemik pembatalan Pekan Kebudayaan Daerah memberi pelajaran berharga bagi semua pihak. Efisiensi anggaran perlu, namun harus diimbangi dengan komunikasi yang efektif. Sementara itu, inisiatif swadaya seperti yang dilakukan masyarakat Nagari Ketaping menunjukkan bahwa budaya bisa tetap hidup tanpa ketergantungan pada APBD.
Peran tokoh adat dan politik seperti Wali Feri terbukti krusial untuk meredam konflik, menyatukan energi publik, dan mengarahkan perhatian ke agenda pembangunan yang lebih prioritas. Seruannya untuk menjaga persatuan bukan sekadar jargon politik, melainkan strategi konkret untuk memperkuat sinergi antara nagari, perantau, dan pemerintah daerah.
Dengan semangat kebersamaan, Padang Pariaman dapat bangkit lebih kuat dan maju menuju masa depan yang lebih baik.
Tim
Komentar