oleh

Aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan Kritik Kinerja DPRD, Minta Aksi Nyata Bukan Janji

-BERITA-80 Dilihat

Pesisir Selatan | Suasana ruang paripurna DPRD Pesisir Selatan, Jumat pagi (31/10/2025), berubah menjadi forum yang penuh semangat. Deretan kursi anggota dewan diisi para wakil rakyat, sementara di seberang meja, sejumlah mahasiswa dan perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) duduk dengan ekspresi serius. Mereka datang bukan sekadar untuk berdialog, tapi untuk menagih komitmen percepatan pembangunan daerah yang dianggap jalan di tempat.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.05 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, dengan didampingi Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, serta sejumlah pimpinan komisi dan fraksi DPRD. Di hadapan mereka, aliansi mahasiswa menyampaikan berlembar-lembar catatan kritis tentang kondisi pembangunan daerah yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Aspirasi dari Ruang Publik: Empat Sektor Jadi Sorotan

Dari mikrofon di tengah ruangan, Palma Frandiski, Sekjen SEMMI Pesisir Selatan, membacakan sikap bersama mahasiswa. Suaranya tegas namun penuh keprihatinan. Ia menyoroti empat sektor utama yang dianggap perlu perhatian serius: ekonomi kerakyatan, infrastruktur, pendidikan–kesehatan, dan perlindungan perempuan serta anak.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya berhenti pada laporan dan rapat. DPRD harus memastikan pemerintah daerah benar-benar hadir untuk rakyat,” ujarnya lantang.

Mahasiswa menilai, pelaku UMKM masih kesulitan memperoleh modal dan pembinaan, banyak jalan kabupaten rusak tanpa penerangan, tenaga medis serta guru di daerah terpencil sangat terbatas, dan kasus kekerasan terhadap perempuan serta anak masih sering terjadi tanpa dukungan fasilitas pendampingan.

Tak hanya itu, mereka juga menyinggung sikap salah satu anggota DPRD yang disebut enggan berdialog dengan mahasiswa. Bagi mereka, sikap seperti ini menunjukkan lemahnya kesadaran wakil rakyat dalam menjalankan fungsi representasi.

DPRD Akui Kritik Mahasiswa dan Janjikan Tindak Lanjut

Menanggapi berbagai catatan itu, Ketua DPRD Darmansyah dengan tenang menjawab satu per satu poin yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah ke depan.

“Kami tidak menutup mata. Semua catatan teman-teman mahasiswa akan kami masukkan dalam pembahasan anggaran. Kami juga akan memanggil OPD terkait untuk menindaklanjutinya,” tegasnya.

Darmansyah menambahkan, DPRD berkomitmen membentuk tim kecil bersama perwakilan mahasiswa untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi. Fokusnya mencakup perbaikan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan layanan publik.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari peserta RDPU. Beberapa mahasiswa menilai, inisiatif tersebut menjadi sinyal baik bahwa suara muda mulai mendapat tempat dalam proses kebijakan daerah.

Aliansi Mahasiswa: “Ini Bukan Seremonial, Tapi Gerakan Pengawalan”

Usai pertemuan, para mahasiswa menyampaikan tekad mereka untuk tidak berhenti pada ruang rapat.

“Aspirasi ini bukan sekadar seremoni. Kami akan terus mengawal, menagih, dan memastikan pemerintah daerah melaksanakan janji pembangunan,”

ujar salah satu perwakilan aliansi dengan nada mantap.

Aliansi yang tergabung dalam RDPU tersebut di antaranya SEMMI Pesisir Selatan, IMAPES Adzkia, IMABAY, IMAPESS UNP, IMLAG, IMALISBA, dan Himanpura. Mereka sepakat membangun sinergi dengan DPRD dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kemajuan Pesisir Selatan.

Menjelang siang, rapat berakhir. Namun di luar gedung DPRD, semangat para mahasiswa masih membara. Mereka berjalan berkelompok, berdiskusi di tangga dan halaman, menandakan bahwa gerakan ini baru dimulai — bukan berakhir.

Catatan Redaksi

RDPU antara DPRD dan mahasiswa Pesisir Selatan menunjukkan bagaimana generasi muda mengambil peran nyata dalam mengawal arah pembangunan daerah. Kritik yang disampaikan bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan nurani agar pemerintahan berjalan transparan dan berpihak pada rakyat.

Kini, bola sudah di tangan DPRD dan pemerintah daerah. Masyarakat menunggu, apakah aspirasi dari ruang paripurna itu akan berbuah kebijakan nyata, atau sekadar menguap bersama tepuk tangan penutup rapat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed