PD. PARIAMAN | Dari kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, langkah awal pemulihan pascabencana resmi dimulai. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengawali proses tersebut melalui peletakan batu pertama pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana.
Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, disaksikan unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten. Agenda ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda dimulainya kerja nyata negara dalam memastikan masyarakat korban bencana tidak berlarut-larut hidup dalam ketidakpastian.
Di balik dimulainya pembangunan Huntara, kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi faktor kunci. Bupati John Kenedy Azis (JKA) telah menyiapkan lahan strategis seluas kurang lebih 1,7 hektare, yang dinilai aman dari risiko bencana lanjutan serta memiliki akses memadai bagi aktivitas warga.
Ketersediaan lahan tersebut mempercepat langkah pemerintah pusat dan provinsi dalam mengeksekusi pembangunan. Tanpa kendala administratif yang berarti, proses pembangunan Huntara dapat segera berjalan sesuai rencana.
Pada tahap awal, sebanyak 34 unit Huntara akan dibangun untuk menampung masyarakat terdampak. Hunian ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi, sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Huntara merupakan bagian penting dari skema pemulihan terpadu pascabencana. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Huntara sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, khususnya dalam penyediaan lahan yang aman dan sesuai peruntukan.
Ia juga mendorong kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat agar segera melakukan langkah serupa. “Daerah yang cepat menyiapkan lahan, akan lebih cepat pula memulihkan warganya,” ujar Mahyeldi dalam kesempatan tersebut.
Sementara itu, Bupati John Kenedy Azis menekankan bahwa lokasi Huntara di Asam Pulau tidak diposisikan hanya sebagai solusi jangka pendek. Pemerintah daerah telah memproyeksikan kawasan tersebut sebagai calon lokasi pembangunan hunian tetap di masa mendatang.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya sekadar bertahan. Target kami adalah memastikan mereka bisa bangkit, tinggal di kawasan yang aman, dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” tegas JKA.
Pembangunan Huntara ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah pusat terhadap daerah terdampak bencana di Sumatera Barat.
Seiring pembangunan hunian, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur penunjang. Salah satunya melalui pemasangan jembatan Bailey di ruas Kayu Tanam–Padang Mantuang guna mengembalikan konektivitas antarwilayah yang sempat terputus.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pembangunan Huntara ini diharapkan menjadi fondasi awal pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Padang Pariaman pascabencana.
Catatan Redaksi:
Pembangunan hunian sementara bukan sekadar respon darurat, melainkan indikator keseriusan negara dalam melindungi warganya. Kesiapan lahan, kepemimpinan yang cepat mengambil keputusan, serta koordinasi lintas pemerintahan menjadi penentu apakah pemulihan pascabencana berjalan lambat atau justru menjadi momentum kebangkitan.
YL
Komentar