SUMBAR | Aksi ratusan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (4/5/2026), kembali menegaskan satu hal yang terus menjadi sorotan: absennya pimpinan tertinggi daerah setiap kali gelombang demonstrasi datang. Dalam momentum peringatan May Day dan Hardiknas itu, massa yang melakukan long march dari Kantor BPBD Provinsi menuju kantor gubernur menyuarakan berbagai persoalan krusial yang dinilai tak kunjung ditangani serius oleh pemerintah.
Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat, termasuk Universitas Adzkia dalam aliansi “Sumbar Melawan”, menyatu dalam satu barisan tuntutan. Di tengah kerumunan massa, Satria Perdana selaku Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia tampil lantang menyuarakan keresahan yang selama ini dirasakan.
Dalam orasinya, Satria menyoroti buruknya kondisi pendidikan di Sumatera Barat yang menurutnya semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Ia menggambarkan situasi mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi yang dipenuhi persoalan, namun seolah tak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Begitu banyak kejadian miris di dunia pendidikan kita, tapi pemerintah seakan tidak bersuara. Ini bukan lagi persoalan kecil, ini sudah darurat,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Ia juga menyinggung rencana kebijakan dari tingkat pusat terkait penghapusan jurusan pendidikan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang, karena menyangkut nasib ratusan ribu lulusan yang setiap tahun dihasilkan, sementara lapangan kerja yang tersedia jauh lebih sedikit.
Dalam nada kritik yang lebih tajam, Satria turut menyinggung persoalan keadilan dalam pemerintahan. Ia mempertanyakan standar moral yang diterapkan, terutama ketika masyarakat diminta memenuhi berbagai persyaratan administratif seperti SKCK, sementara di sisi lain ada figur dengan rekam jejak hukum yang justru mendapat ruang dalam lingkar kekuasaan.
Tak hanya soal pendidikan, mahasiswa juga mengangkat isu ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Dalam aksi tersebut, terungkap bahwa kenaikan upah buruh di masa kepemimpinan saat ini hanya berada di angka sekitar 0,30 persen, angka yang dianggap sangat tidak layak di tengah tekanan ekonomi.
Persoalan outsourcing yang dinilai mencekik juga menjadi sorotan serius. Mahasiswa menilai praktik tersebut semakin memperburuk kondisi pekerja, yang tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan kerja yang memadai.
Satria juga menyoroti potensi besar Sumatera Barat dalam sektor komoditas unggulan seperti gambir, sawit, dan kakao. Ia menyayangkan bahwa hingga kini potensi tersebut belum dimaksimalkan melalui hilirisasi industri yang dapat memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, wacana hilirisasi yang pernah disampaikan di tingkat nasional seharusnya menjadi peluang besar bagi daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana komoditas unggulan masih terus diekspor dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lanjutan.
“Kita punya potensi besar, dilirik dunia internasional, tapi kita sendiri tidak mampu mengelola. Ini yang harus dijemput bola oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, mahasiswa juga menyinggung ketimpangan pembangunan infrastruktur yang masih terjadi di berbagai wilayah, terutama daerah 3T. Akses jaringan dan fasilitas dasar yang terbatas dinilai sebagai bentuk ketidakadilan yang masih dirasakan masyarakat di pelosok.
Salah satu contoh yang diangkat adalah kondisi di Bukit Batu Sampik, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana belasan siswa SMP terpaksa menjalani ujian dengan beralaskan terpal. Kondisi tersebut menjadi simbol nyata dari masih tertinggalnya pembangunan di daerah tertentu.
Tak luput, isu bencana alam yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi perhatian. Mahasiswa menilai penanganan pascabencana masih berjalan lambat dan belum menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam orasi yang berkembang, mahasiswa juga menyinggung fenomena sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Mereka menilai pemerintah perlu lebih serius dalam melakukan langkah pencegahan dan penanganan secara komprehensif.
Aksi ini pada akhirnya bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan akumulasi dari berbagai kekecewaan yang selama ini dirasakan. Ketidakhadiran pimpinan daerah dalam merespons langsung aspirasi masyarakat justru semakin memperkuat persepsi adanya jarak antara pemerintah dan rakyatnya.
Mahasiswa berharap, suara yang mereka gaungkan tidak lagi dianggap angin lalu. Mereka menuntut kehadiran nyata pemerintah, bukan hanya dalam bentuk kebijakan di atas kertas, tetapi juga dalam tindakan yang langsung dirasakan masyarakat di lapangan.
TIM
Komentar