Padang Pariaman | 12 Januari 2026 — Di saat bencana melumpuhkan kehidupan warga, relawan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah memilih hadir tanpa sorotan, bekerja dalam sunyi, dan mengulurkan tangan ketika negara belum sepenuhnya tiba. Namun ironisnya, saat panggung seremoni digelar, kerja kemanusiaan itu justru seolah dihapus dari ingatan Pemerintah Daerah Padang Pariaman.
Kekecewaan mendalam disampaikan Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah Kabupaten Padang Pariaman terhadap kepemimpinan Bupati John Kenedy Aziz, yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian maupun penghargaan atas kontribusi nyata relawan selama masa kebencanaan.
Sejak 26 November 2025 hingga kini, relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah melalui Pos Koordinasi Daerah Bencana Muhammadiyah (Poskorda) Padang Pariaman berada di garis depan penanganan bencana. Tanpa seremoni, tanpa klaim, mereka bekerja secara mandiri, terstruktur, dan berkelanjutan, menyasar langsung kebutuhan paling mendasar masyarakat terdampak.
Pada fase tanggap darurat, Pos Pelayanan (Posyan) dan Dapur Umum didirikan di Nagari Ulakan sejak 26 November hingga 3 Desember 2025. Sebanyak 1.630 porsi nasi bungkus disalurkan langsung kepada warga terdampak di Nagari Ulakan dan wilayah sekitarnya—bukti kerja konkret, bukan sekadar dokumentasi.
Kerja kemanusiaan itu tidak berhenti pada pemenuhan pangan. Selama tujuh hari penuh, Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah bersama LAZISMU, MDMC Padang Pariaman, dan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman menggelar Pelayanan Kesehatan Gratis di Kecamatan Ulakan Tapakih, Lubuk Alung, dan Kayu Tanam. Pelayanan ini menyentuh langsung korban bencana yang kesulitan mengakses layanan medis pascabencana.
Di sisi lain, trauma psikologis korban—terutama anak-anak—juga menjadi perhatian. Relawan menggelar kegiatan Trauma Healing di kawasan terdampak Kecamatan Kayu Tanam, khususnya di Sekayan Paku. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian jangka panjang, bukan respons sesaat yang berhenti setelah kamera padam.
Selain itu, bantuan sembako, family kit, dan school kit disalurkan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut dihimpun melalui kolaborasi MDMC Sumatera Barat, sejumlah LAZISMU provinsi, Amal Usaha Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah, perusahaan, serta para donatur yang memiliki jejaring dengan Muhammadiyah. Seluruh proses penyaluran dilakukan secara transparan melalui koordinasi Poskorda Bencana Muhammadiyah Padang Pariaman.
Ke depan, Muhammadiyah–‘Aisyiyah Padang Pariaman bahkan telah menyatakan kesiapan terlibat aktif dalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon). Rencana tersebut mencakup pembangunan masjid dan musala beserta fasilitas pendukungnya, hingga pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Pemda Padang Pariaman.
Namun seluruh kerja kemanusiaan itu seolah tidak pernah ada di mata Pemerintah Daerah. Puncak kekecewaan relawan mencuat pada peringatan Hari Jadi Padang Pariaman ke-193 yang digelar di Aula Parit Malintang, Minggu (11/1/2026). Dalam agenda resmi penyerahan penghargaan tersebut, kontribusi Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah sama sekali tidak disebut, apalagi diapresiasi.
Bagi relawan, pengabaian ini bukan sekadar soal piagam atau seremoni, melainkan cermin kepekaan kepemimpinan daerah terhadap kerja-kerja kemanusiaan yang melayani ribuan warga terdampak bencana.
“Kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Padang Pariaman yang terkesan menutup mata terhadap kerja-kerja kemanusiaan Relawan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Bencana bukan panggung seremoni, melainkan ruang kehadiran dan keberpihakan. Sayangnya, kepemimpinan daerah hari ini justru menunjukkan sikap abai,” tegas Erik Eksrada, Ketua Pos Koordinasi Bencana Muhammadiyah Padang Pariaman.
Meski demikian, Erik menegaskan relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah tidak akan berhenti bekerja hanya karena pengakuan tak kunjung datang. “Kami akan tetap berdiri di barisan kemanusiaan, bekerja untuk masyarakat, dan hadir bagi korban bencana tanpa pamrih dan tanpa menunggu legitimasi kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengabaian terhadap relawan kemanusiaan bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kegagalan moral dalam kepemimpinan daerah. “Ini menjadi catatan serius bagi publik Padang Pariaman,” tutup Erik, yang juga menjabat Sekretaris Muhammadiyah Padang Pariaman.
TIM
Komentar